Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi sebagai Pusat Pertumbuhan Baru (Epicentrum of Growth) melalui Rencana Tata Ruang

 Indonesia Emas 2045 merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai wujud perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, sekaligus menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tahap pertama periodisasi RPJPN ini, yakni pada tahun 2025-2029, mengusung tema perkuatan fondasi transformasi, dengan transformasi ekonomi sebagai salah satu fokus utamanya. Mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045 tentu tidak akan mudah, khususnya jika ditinjau dari upaya transformasi ekonomi. Upaya Indonesia keluar dari jebakan negara pendapatan menengah masih dihadapkan pada persoalan struktural yang mengakar, mulai dari industrialisasi yang stagnan, produktivitas tenaga kerja yang rendah, hingga sektor pertanian yang masih bergumul dengan lambatnya regenerasi petani. Salah satu akar dari berbagai persoalan sektoral tersebut adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah akibat kondisi geografis. Akibatnya, daerah-daerah tertinggal semakin sulit mengejar ketertinggalan ekonomi dan layanan dasar, sementara perputaran ekonomi antarwilayah pun belum berjalan lancar.

Transformasi ekonomi yang inklusif harus menjangkau sampai ke pelosok negeri, secara terkhusus wilayah-wilayah transmigrasi dan desa-desa afirmasi. Wilayah-wilayah ini merepresentasikan wajah nyata dari ketimpangan tersebut: kantong-kantong yang selama ini tertinggal dalam hal infrastruktur dasar, ketersediaan hunian, sarana prasarana, hingga pelayanan publik, sehingga menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan baru menjadi agenda yang tak bisa ditunda.

Teori-teori terkait Wilayah Transmigrasi dan Desa Afirmasi

Fenomena ketertinggalan wilayah transmigrasi dan desa afirmasi ini sejatinya dapat dijelaskan melalui sejumlah kerangka teori perencanaan wilayah kontemporer. Dari sudut pandang perencanaan regional, paradigma pengembangan wilayah transmigrasi telah bergeser dari sekadar orientasi demografis (demographic-oriented) menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi regional (regional economic development). Pergeseran ini selaras dengan Teori Kutub Pertumbuhan (Growth-Pole Theory) oleh François Perroux (1955), yang menekankan pembentukan unit-unit spasial terstruktur, seperti kawasan transmigrasi, sebagai simpul pertumbuhan baru. Selain itu, konsep ini didukung oleh Teori Keterkaitan (Linkage Theory) oleh Albert O. Hirschman (1958) mengenai pengembangan industri berbasis komoditas lokal secara terpadu. Dalam konteks transmigrasi, keterpaduan ini berjalan dengan menempatkan pusat pengolahan sebagai motor penggerak ekonomi, yang menciptakan keterkaitan ke hulu (backward linkages) melalui penyerapan bahan baku dari lahan produksi transmigran, sekaligus mendorong keterkaitan ke hilir (forward linkages) melalui pemrosesan dan pendistribusian hasil produksi ke jaringan pasar yang lebih luas.

Sementara itu, konsep desa afirmasi bertumpu pada gagasan keadilan spasial (spatial justice) sebagai landasan bagi intervensi struktural pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan di wilayah yang secara geografis dan sosial terisolasi. Dalam praktiknya, perwujudan desa afirmasi ditopang oleh sejumlah kebijakan konkret, mulai dari pemberian insentif dan alokasi anggaran yang mempertimbangkan bobot kesulitan geografis, tingkat kemiskinan ekstrem, dan status ketertinggalan desa, hingga pemenuhan hak-hak dasar seperti air bersih, konektivitas jalan, listrik, fasilitas kesehatan, dan pendidikan. Seluruh intervensi ini pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan kapasitas produksi dasar masyarakat desa.

Teori-teori tersebut telah diterjemahkan secara teknokratik ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, di mana kebijakan pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi menjadi salah satu highlight intervensi pembangunan kewilayahan dalam rangka mengurangi kesenjangan di wilayah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas sumber daya pembangunan. Dalam RPJMN ini, terdapat empat kebijakan khusus yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan dan daerah afirmasi, yakni:

1. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan, mencakup pemenuhan layanan dasar dan aksesibilitas perdesaan, transformasi dan pemberdayaan ekonomi perdesaan, peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan, penguatan tata kelola dan pendampingan desa adaptif, serta pembangunan kawasan transmigrasi dan daerah afirmasi;

2. Pembangunan kawasan perbatasan, dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan;

3. Percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh, terdiri dari daerah tertinggal dan sangat tertinggal, untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, dan mandiri;

4. Pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan.

Susunan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi dan daerah afirmasi tidak diposisikan sebagai isu terpisah, melainkan menyatu dalam satu kerangka besar transformasi perdesaan yang mencakup aspek layanan dasar, ekonomi, sosial-lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, baik wilayah transmigrasi maupun desa afirmasi harus dipandang sebagai simpul-simpul pertumbuhan baru yang secara struktural terintegrasi ke dalam arsitektur perencanaan pembangunan nasional, mulai dari RPJPN, RPJMN, hingga RKP. Selaras dengan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), pengejawantahan kawasan transmigrasi dan daerah afirmasi sebagai simpul-simpul pertumbuhan baru juga harus dituangkan secara spasial, khususnya dalam dokumen perencanaan penataan ruang.

Penetapan Lokasi Prioritas Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan menjadi agenda strategis dalam pembangunan nasional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk dapat mewujudkannya, pemerintah menetapkan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan 45 Kawasan Transmigrasi Prioritas di dalam Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029.

Pengembangan kawasan perdesaan, termasuk kawasan transmigrasi dan kawasan pesisir, diarahkan sebagai pusat pertumbuhan lokal berdasarkan peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan. Adapun untuk pengembangan kawasan transmigrasi secara khusus diarahkan sebagai daerah penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan yang disertai dengan penataan desa dan persebaran penduduk, penyediaan tenaga kerja terampil dan pelaku usaha berdaya saing, penyediaan sumber bahan pangan, dan redistribusi tanah/penataan desa transmigrasi.

Integrasi Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan Perdesaan ke dalam Rencana Tata Ruang

Pembangunan kawasan transmigrasi dan kawasan perdesaan perlu diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang. Hal ini dilakukan untuk i) memastikan penggunaan lahan yang efisien untuk kepentingan desa dengan tetap meningkatkan produktivitas pertanian dan usahausaha ekonomi lainnya di desa, ii) meningkatkan aksesibilitas dengan membantu dalam mengatur letak dan jalur akses ke berbagai fasilitas umum di desa seperti sekolah, puskesmas, dan pasar, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses fasilitas-fasilitas tersebut, iii) menjaga kelestarian lingkungan dengan membantu mengatur pembangunan, penggunaan lahan, dan mencegah kerusakan lingkungan serta iv) meningkatkan keamanan dan kenyamanan desa dengan mengatur dan merencanakan permukiman desa yang dapat membantu memitigasi dampak bencana alam dan kejahatan di desa.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata ruang desa menjadi salah satu aturan dalam mewujudkan program dalam RPJMDes yang berisikan rencana program dan kegiatan desa selama periode waktu tertentu yang digambarkan secara dimensi ruang. Tata ruang desa merupakan salah satu upaya dalam mengatur pemanfaatan lahan dan pembangunan desa yang berdimensi ruang secara spasial. Adapun tata ruang desa disusun secara partisipatif melalui Musyawarah Desa. Adapun untuk kawasan transmigrasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, diamanatkan bahwa pengembangan kawasan transmigrasi dibangun dan dikembangkan sesuai rencana tata ruang sebagai sistem produksi dan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang. Dalam hal RKT belum tercantum dalam rencana tata ruang maka RKT yang telah ditetapkan menjadi pertimbangan peninjauan kembali rencana tata ruang.

Namun, dalam hierarki rencana tata ruang yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, tidak dikenal nomenklatur Rencana Tata Ruang Desa maupun Transmigrasi.

Apabila potensi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi termasuk dalam lokasi prioritas nasional, muatan substansi tata ruang pengembangan kawasannya dapat dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan/atau indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten/Kota. Terkait hal ini, terdapat beberapa kriteria yang menjadi dasar/justifikasi urgensi penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan dan RDTR Kawasan Transmigrasi, yaitu i) Lokasi kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi merupakan lokasi prioritas nasional, ii) Penentuan delineasi dilakukan dengan pendekatan kawasan fungsional dengan tujuan spesifik, sehingga delineasi bisa bersifat lintas administrasi desa, dan iii) Penyusunan RDTR dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir dengan mempertimbangkan komoditas dan strategi pengembangan ekonomi lokal, mengingat kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi diarahkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Kedua hal ini dilakukan agar sejalan dengan prinsip penyederhanaan regulasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Cipta Kerja, karena semakin banyak dokumen peraturan akan meningkatkan potensi adanya tumpang tindih dan konflik ruang dalam implementasinya.

Penutup

Pengintegrasian muatan pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi ke dalam rencana tata ruang diarahkan menjadi kesatuan sistem pertumbuhan ekonomi wilayah. Integrasi ini dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota guna mewujudkan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan baru (epicentrum of growth) yang mandiri. Upaya tersebut juga menjadi strategi untuk memastikan prinsip Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dapat terwujud secara efektif terutama untuk memastikan berbagai intervensi kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi teralokasi secara spasial dan tidak terkendala perizinannya.

Untuk memastikan pelaksanaan integrasi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi ke dalam rencana tata ruang dapat berjalan secara efektif, diperlukan adanya kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Kolaborasi ini diarahkan untuk menyusun petunjuk teknis integrasi kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi ke dalam rencana tata ruang yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah hingga tingkat desa. Kolaborasi juga dapat merumuskan mekanisme pembinaan atau peningkatan kapasitas yang dilakukan kepada pemerintah daerah hingga tingkat desa untuk dapat mengimplementasikan petunjuk teknis tersebut.

 

 

Referensi

1. Dadashpoor, H., & Dehghan, R. (2025). Defining spatial justice: A review. Habitat International, 160, 103387. doi.org

2. Hirschman, A. O. (1958). The Strategy of Economic Development. Yale University Press.

3. Perroux, F. (1970). Note on the concept of growth poles. In D. McKee, R. Dean, & W. Leahy (Eds.), Regional Economics: Theory and Practice (pp. 93–104). The Free Press.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

10. Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

11. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

 

Sumber : Elmy Yasinta Ciptadi, ST, MT1 dan Yehezkiel Hendro Christomo, S.PWK. dalam BULETIN PENATAAN RUANG Edisi II (Mei - Agustus 2026).